Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu daerah di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi wisata yang luar biasa, tidak hanya indah dan unik, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan baik asing maupun domestik, sebut saja labuan bajoe, kelimutu dan yang telah dinobatkan oleh dunia sebagai salah satu kejaiban dunia, yaitu pulau komodo. Salah satu potensi yang dimiliki oleh rakyat NTT initentunya harus terus mendapatkan perhatian pemerintah, tentunya dengan menjaga dan mengeksplor potensi yang sudah dimiliki sekarang dan menciptakan berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat NTT khususnya. Saat ini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan atau para pelaku usaha baik lokal maupun asing yang ikut andil dalam meramaikan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat NTT. Namun demikian tercatat juga beberapa isu yang beredar terkait dengan izin-izin yang dimiliki para pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga dapat berdampak buruk bagi pemerintah daerah khususnya, atau justru yang terjadi adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha atas izin yang dimiliki ternyata hanya 'ketebelece' semata.
Dengan demikian, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan komprehensif, Pemerintah daerah yang diwakili oleh BKPMD Provinsi NTT, baru-baru ini telah menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur daerah bidang perizinan penanaman modal yang bertajuk 'SOSIALISASI PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL BAGI APARATUR DAERAH'. Bekerjasama dengan BKPM Pusat melalui Unit Pusdiklat, Tim Widyaiswara sebagai tenaga pengajar yang profesional dan Unit Pusdatin sebagai narasumber, kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kupang selama 2 hari dari tanggal 11-12 Oktober 2011 telah berlangsung dengan baik dan lancar. Kegiatan ini dikuti oleh hampir seluruh perwakilan unit dari kabupaten kota Provinsi NTT dan juga beberapa unit dari Provinsi di wilayah timur Indonesia, diantaranya Papua, Papua Barat dan Maluku. Harapan dari kegiatan ini tentunya adalah aparatur daerah khususnya dibidang perizinan penanaman modal memiliki pemahaman yang baik dan terarah terkait dengan perencanaan dan kebijakan penanaman modal dalam hal peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaannya, sehingga terciptanya iklim investasi yang kondusif, terarah dan komprehensif dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat Provinsi NTT pada khususnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar